Kehati - Hatian KPUD Karawang Dalam Realisasi Anggaran Patut Diapresiasi

KARAWANG, beritaekspos.com Minggu,19/7/2020 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan di laksanakan Bulan September, Tahun 2020. Tahapannya sempat tertunda karena adanya wabah Pandemi Covid - 19 atau Virus Corona. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menyiapkan 3 opsi penundaan Pilkada.

Tapi akhirnya ketiga lembaga tersebut menyepakati opsi kesatu, yaitu Pilkada di laksanakan pada 9 Desember 2020. Terhitung 15 Juni 2020 lalu sudah di mulai kembali tahapannya. Namun rupanya KPU RI dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang akan melaksanakan Pilkada, harus menyiapkan formulasi khusus melaksanakan Pilkada di tengah - tengah Pandemi Covid - 19 atau Wabah Virus Corona.

Selain menyiapkan strategi serta upaya pencegahan terjadinya penyebaran Virus Corona, kebutuhan biaya pun secara otomatis bertambah. Karena petugas pemilihan harus di lengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD).

Pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan yang sebelumnya meminta agar KPUD Karawang lebih berhati - hati dalam merealisasikan anggaran Pilkada. Sepertinya pendapat, saran serta masukannya di terima oleh KPUD Karawang. Pasalnya, sejak di mulainya tahapan Pilkada, KPUD Karawang langsung meminta dan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk melakukan pendampingan, pengawasan dan pengawalan penggunaan anggaran.

Di katakannya. "Ya saya bersyukur dengan adanya permintaan pendampingan oleh KPUD Karawang kepada Kejari Karawang. Hal ini dapat di artikan, bahwa memang KPUD Karawang memiliki itikad baik dalam penggunaan anggaran Pilkada, agar terhindar dari kesalahan administrasi dan kesalahan dari sisi regulasi.",

Andri juga menambahkan. "Bahkan untuk review setiap pengadaan barang dan jasa, KPUD Karawang juga menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tentu ini semua patut kita apresiasi. Saya meyakini pelaksanaan Pilkada Serentak kali ini bisa berjalan dengan lancar.",

"Memang jika kita lihat dari aspek kebutuhan anggaran, Pilkada kali ini jauh lebih besar kebutuhan anggarannya. Sebab selain untuk memenuhi kebutuhan utama pelaksanaan Pilkada, KPUD seluruh Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada harus menambah budget untuk kebutuhan APD dan Rapid Test petugas pemilihan, sebagai bentuk antisipasi penyebaran Virus Corona.", Jelas Andri.

"Apa lagi untuk Karawang, berdasarkan hasil tracking Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 19, di Karawang ada beberapa Kecamatan yang masuk Kategori zona hitam.", Ungkapnya.

"Oleh sebab itu, sangat lah wajar memang terjadinya penambahan anggaran untuk Pilkada serentak Tahun ini. Hal itu agar berjalannya dengan baik dan lancar proses pemungutan suara di hari H. Tanpa menimbulkan dampak lain terhadap petugas dan masyarakat.", Pungkasnya. (Pri/Red)

BACA JUGA BERITA LAINNYA