DP3A, Kabupaten Sukabumi, Gelar Rapat KoordinasI GT PPTPPO Tingkat Kabupaten Di Hotel Anugrah

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP3A, kabupaten Sukabumi, gelar rapat KordinasI GT PPTPPO tingkat kabupaten.

Rapat dilaksanakan hotel ternama dijalan Suryakencana Kota Sukabumi dengan tema"Evaluasi kinerja program upaya pencegahan dan penanganan TPPO kab, Sukabumi".

Bupati Sukabumi H Marwan Hamami menuturkan Kegiatan hari ini dalam rangka rakor untuk bagaimana mempersiapkan, terutama di kabupaten Sukabumi penanganan bagi persoalan- persoalan perempuan dan anak.

Dimana persoalan ini terus setiap tahun muncul ,SOP nya itu seharusnya sudah di miliki sampai tingkat Desa ,dalam penanganan persoalan,mudah-mudahan dari Rakor ini bisa menjawab persoalan yang ada di kabupaten Sukabumi,"

Ucapnya.

Memang menghilangkan tidak mungkin , apalagi dengan kondisi ekonomi,kondisi covid,pasti ada persoalan-persoalan yang ada ,tapi dari Rakor ini di cari ruang yang bisa mengeliminasi persoalan tadi .

Terutama kenapa juga kaum perempuan sampai harus kerja keluar ,kan memang di kita nya tidak ada pekerjaan misalnya kayak gitu .apa yang harus di lakukan di daerah terutama di Desa ,makanya kenapa bapak presiden 60 persen Anggaran Desa itu untuk pemberdayaan masyarakat,tapi kadang -kadang kepala Desa itu tidak faham juga," ungkapnya.

Larinya ke infrastruktur terus ,padahal yang di inginkan pemberdayaan itu ,supaya mereka tidak bekerja keluar ,dan salah satu yang kita dorong support itu ,misalnya kemarin Citra Nusantara pembentukan outlet oleh-oleh nah ini bisa di manfaatkan.

Sebenarnya itu harus ,kalau pihak swasta belum tertarik untuk masuk ke ranah itu , pemerintah yang harus memulai harus masuk,karena kan orang swasta hitung-hitungan nya dari mulai Anggaran itu kan harus pinjam ke Bank ,kalau pemerintah itu kan Duit Masyarakat yang harus bisa di berdayakan,salah satu nya bagaimana membentuk tadi .

Persoalan anak tidak sekolah misalnya ,kan kita sudah mulai mengeluarkan beasiswa anak yang tidak mampu ,tetapi kadang -kadang tidak muncul juga dari persoalan di bawah ,tidak ada pelaporan RT,RW,"katanya.

SOP di Rakor ini mudah-mudahan,di pegang oleh Dinas nya di pegang oleh kecamatan ,di pegang oleh Desa bila perlu RT/RW megang juga ,atau nanti pemilihan dan pelantikan kepala Desa itu memiliki fakta integritas salah satunya penanganan persoalan perempuan dan anak ,itu gambaran nya .Ungkap Drs.H.Marwan Hamami,MM

Rizki Inderawansyah,National Programme Officer CT/LM and Human Development,IOM Indonesia

Dalam paparannya mengatakan Jadi Rakor ini kami bekerjasama dengan DP3A kabupaten Sukabumi dan jajaran pemerintah kabupaten Sukabumi ,untuk mendiseminasi , mensosialisasi peraturan Mentri baru tentang ,Standar Operasional Prosedur(SOP) untuk pelayanan dan perlindungan terhadap korban dan saksi tindak pidana .

Tujuan nya tentunya seperti tanggapan pak Bupati ,untuk mengurangi atau kalau bisa menghapus resiko pengorbanan kembali terhadap korban ,karena faktor-faktor ekonomi , pada dasarnya faktor ekonomi dan pekerjaan yang menyebabkan para pekerja migran Indonesia yang berasal dari Sukabumi,pergi keluar negeri menjadi korban , kembali lagi tidak ada pekerjaan pergi lagi

Jadi SOP nya ini baru ,secara khusus ini fokus pada gender focus , fokusnya pada perempuan dan anak dan fokus pada korban ,jadi tidak semata -mata korban itu hanya satu bagian kecil saja ,tapi korban menjadi fokus utama .

Harapan nya , tentunya korban berkurang adanya peningkatan pekerja migran Indonesia dari Sukabumi yang lebih waspada , terhadap bahaya-bahaya menjadi korban trafficiking di luar negeri,atau pun di dalam negeri sendiri, dan peningkatan ekonomi dan masyarakat sukabumi baik itu dari penghasilan dalam kabupaten,atau pun remittance pengiriman uang kembali dari pekerja migran sukabumi keluar negeri itu meningkat,"tutupnya.

(Ronal A)