Rojab Ashari Gelar Reses Masa Persidangan ke 1, Tahun 2022-2023 Di Kp Tegal Jambu Situmekar
SUKABUMI, beritaeskpos.com -
Rojab Ashari anggota DPRD praksi Partai PDIP dari dapil 2 komisi 1, menggelar Reses masa persidangan ke 1,(Satu) tahun sidang 2022-2023 tgl 24/ 29 Oktober bertempat di kampung Tegal jambu Kel. situmekar. rabu (26/10/2022).
Menurut anggota DPRD kota Sukabumi Rojab Ashari mengatakan Alhamdulillah di penghujung tahun 2022,anggota DPRD Kota Sukabumi semuanya turun kelapangan untuk menemui konsetuen nya, yaitu melaksanakan reses masa persidangan ke 1,dari hasil reses tadi ada beberapa usulan dan aspirasi yg berkaitan dengan pelayanan masyarakat , terkait kesehatan, BPJS dan ini memang murni yg disampaikan sering terjadi dipelayanan kesehatan dan masalah pelayanan berharap jangan sampai di beda bedakan ini kes 1,ini kelas 2 semua hak sama harus mendapat layanan kesehatan," ucapnya.
Ada yang menyampaikan masalah infrastruktur jalan walaupun di Kp Tegal Jambu saat ini sudah bisa dirasakan jalan sudah bagus, dan tadi ada usulan dari Pemuda yg berkaitan dengan pengangguran, dan kita juga memberikan pemahaman kepada mereka,lebih baik mandiri dan strong.
Untuk masalah program untuk pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Sukabumi dalam kepesertaan Program JKN, semuanya sudah di kaper kesehatan
sudah mencapai 95 persen baik dari BPJS Pusat maupun dari dari APBD tapi yg jadi persoalan nya Pemerintah Daerah masih kurang mensosialisasikan kepada masyarakat nya sampai hari ini masyarakat masih banyak yg tidak tahu apa sih UHC,itu," terangnya.
Lanjut dia malahan kemarin waktu rapat Banggar saya sudah mengusulkan masalah UHC ini, Dinas kesehatan maupun Dinas Sosial langsung memberikan Kartu Kis APBD nya langsung ke warga masyarakat,jadi masyarakat tidak akan bertanya lagi seperti sekarang ini,tapi katanya menurut kantor BPJS tidak mencetak kartu BPJS lagi dan ini kendala nya tapi saran saya tetap kartu BPJS harus tetap di Cetak ," jelasnya,"
Dan tadi juga ada yg bertanya masalah kendala TPA sebenarnya memang benar menurut nya sudah tidak layak tapi mau bagaimana lagi tidak ada lagi artenatif Kalau di buang ke wilayah kab pasti memerlukan anggaran yg sangat besar ,dan pernah kita usulkan sampah regional dan nantinya sampai regional itu dikelola nya oleh propinsi,karena titik lokasi sampah dimana mana di tolak dimana setiap lokasi masyarakat tidak mau ada titik sampah.
Padahal masyarakat Kp Tegal Jambu boleh di katakan tidak neko-neko dan pemerintah daerah harus bisa memperhatikan Warga Masyarakat Tegal Jambu ,Kp pangkalan,dan Santiong karena warga tidak banyak protes , bahkan kemarin saya meminta kepada pemerintah daerah Kompensasi nya warga disekitar TPA khusus nya mendapatkan pelayanan Kesehatan , pendidikan dan kami berharap Warga Masyarakat disini harus mendapatkan skala prioritas segalanya," pungkasnya.
OIS
