Wali Kota Sukabumi Menyebut " Ada 6 Isu Strategis Yg Di MunculKan Di Musrenbang Tingkat Kota Sukabumi

Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) tingkat kota, Sukabumi untuk perencanaan pembangunan tahun 2024, dengan tema “Seragam Beragam” bertempat di GOR Merdeka. Musrenbang diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan diantaranya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya,kamis 15/3/2023).

Wali Kota Sukabumi H Ahmad Fahmi menyampaikan tadi ada beberapa isu strategis dan beberapa program strategis sudah ditetapkan dalam berbagai unsur, jadi kita harapkan nanti pada tahun 2024 ini akan menjadi patokan dan pegangan kita dalam melaksanakan pembangunan.

Ada 6 isu strategis tadi yang di munculkan, kemudian juga ada prioritas dimana prioritas ini kita tekan sebagaimana yang di sampaikan kemendagri tadi, jangan melupakan kesinambungan antara sinkronisasi dengan pusat maupun provinsi," ucapnya.

Dan tadi juga ada terkait metigasi bencana Tidak di pungkiri kesiap siagan menghadapi bencana terlebih lagi kota Sukabumi termasuk yg rawan bencana maka mitigasi Bencana ini menjadi salah satu prioritas kita di tahun 2024 mudah-mudahan Kelurahan tangguh bencana dan berbagai elemen lain nya kita persiapkan lebih matang untuk perencanaan di tahun 2024 mendatang

Mudah -mudahan kelurahan tangguh bencana, dan berbagai elemen lainnya kita bisa persiapkan lebih matang untuk perencanaan di tahun 2024 .

Dan Rencananya pembangunan kantor BPBD kita akan mulai sudah pembangunan nya di tahun 2023, karena tahun kemarin kondisi keuangan yang belum memungkinkan.

Kawasan kumuh kita harapkan di tahun 2023 ini selesai, kemudian terkait kemiskinan ini diantaranya kita menguatkan P2RW(program pemberdayaan rukun warga) , kemudian lintas institusi termasuk juga forum CSR(corporate sosial responsibility) kita libatkan, karena pengentasan kemiskinan bukan hanya di Dinas yang ada di kota Sukabumi saja, tetapi unsur pentahelix juga kita lakukan, yang sifatnya infrastruktur maupun yang sifatnya nonfisik," ungkapnya.

Jumlah pengangguran kita, bagaimana kita lakukan pemberdayaan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya penguatan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan tenaga kerja padat karya,jadi kita diminta oleh forum provinsi untuk menguatkan UMKM(usaha mikro kecil dan menengah).

InsyaAllah karena ini bagian dari perencanaan fungsi penganggaran kemudian kita juga sisipkan di sini, jadi setelah 6 prioritas baru kita turunkan dengan proses penganggaran nya.

Kita lihat nanti sekarang mengalami penurunan di tahun ini hanya 1,2 , kita berharap dari apa yang di sampaikan dari provinsi Jawa Barat, ada dana bantuan gubernur lebih di kurangi sekarang, akan ada dana kompetitif nya kita kuatkan di kompetitif itu di tahun 2024,' jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh

Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Mutmainah Ada 459 usulan yang berasal dari usulan tingkat kelurahan kemudian yang kita verifikasi ada 347 usulan, kemudian 50 usulan itu tidak bisa kita teruskan karena tidak sesuai dengan kewenangan, yang 30 usulan di tolak, karena tidak sesuai dengan kewenangan maupun tidak tepat dengan isu strategis maupun tema pembangunan.

Yang di total berarti 347 , hampir 80 persen adalah fisik usulan, kita teruskan ke DPUTR (dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ),dan Yang di tolak itu misalnya kegiatan yang tidak sesuai dengan yang ada urusan nya dengan pemberdayaan, misalnya untuk kegiatan tapi tidak memberikan output maupun outcome menyasar pada isu strategis maupun tema pembangunan yang kita terima di tahun 2024," tuturnya.

Total anggaran nya ada Rp 148., milyar itu usulan , tetapi nanti di sesuaikan karena di dalam perencanaan pembangunan penganggaran satu saja pendekatan secara partisipatif dengan masyarakat, tetapi kita masih punya pendekatan yang lain, yaitu pendekatan yang topdown, kemudian teknokratik dan juga politik perlu kita pertimbangkan untuk kompesisi anggaran nya.

RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) kita kan habis tahun 2023,tetapi yang masuk fase ke empat atau ke lima itu adalah RPJPD(rencana pembangunan jangka panjang daerah)yaitu 25 tahun, itu juga akan berakhir 2023,dan kita sedang menyusun rancangan awal itu RPJPD(rencana pembangunan jangka panjang daerah) itu harus selesai di akhir 2023 , jadi kami juga sekarang sedang menyusun rancangan awal untuk rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 sampai 2050.

Dari RPJPD-RPJPD(rencana pembangunan jangka panjang daerah) sebelum nya, kita lakukan mana yang belum selesai mana yang bisa kita sesuai kan dengan isu dari pusat maupun dari pemerintah provinsi.

Ranwal (rancangan awal) dokumen, Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2024 yang akan kita selesaikan di 1 Juli 2023 ini," pungkasnya

OIS