Pertemuan Lintas Kementrian Program Penurunan Stunting Dalam Penguatan BOKB Menu Stunting TA 2024”

Dalam rangka pelaksanaan forum evaluasi bersama Tim Pengendali DAK Pusat dan Provinsi Subbidang KB dengan OPD-KB Kabupaten/Kota untuk akselerasi pelaksanaan DAK Subbidang KB Tahun 2023, dan persiapan pengelolaan DAK Subbidang KB khususnya BOKB Menu Stunting pada Tahun 2024, BKKBN RI menyelenggarakan kegiatan “Pertemuan Lintas Kementrian/Lembaga Program Penurunan Stunting dalam Penguatan BOKB Menu Stunting TA 2024” di Kota Bandung (18/10/2023).

Acara ini diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Kabupaten/Kota yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana. Berbagai narasumber dari Kementerian dan Lembaga lain pun memberikan wawasan mengenai pelaksanaan program penurunan stunting dan pengelolaan DAK Subbidang KB, terutama BOKB Menu Stunting pada tahun 2024.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Fazar Supriadi Sentosa, S.H., memberikan sambutan mengenai DAK BOKB di Jawa Barat dan peran pentingnya dalam mempercepat penurunan stunting.

Acara ini dibuka dengan arahan dari Sekretaris Utama BKKBN RI, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, yang mengulas Evaluasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Satker Sekretariat Utama. Dalam arahannya, Tavip menyoroti pentingnya diskusi lintas Kementerian/Lembaga dan perangkat daerah terutama dalam bidang KB. Tavip juga menekankan perlunya evaluasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran BOKB fisik/nonfisik. Catatan dan rekomendasi hasil pertemuan akan menjadi landasan evaluasi ke depan untuk memperbaiki berbagai aspek, termasuk efisiensi administratif dan anggaran.

Perwakilan BKKBN RI, seperti Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN Soetriningsih, S.Sos, M.Si, Kepala Biro Perencanaan BKKBN RI Dr. Drs. Wahidin, M.Kes, dan Kepala Biro SDM BKKBN RI Viktor Hasiholan Siburian, S.E., M.Si, turut hadir dalam acara tersebut.

Dengan sinergi dan diskusi yang berkelanjutan, diharapkan program penurunan stunting di seluruh Kabupaten/Kota dapat semakin efektif dalam memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Red