PJ Wali Kota Sukabumi Menghadiri Rapat Kinerja, Pembahasaan Pengoptimalan Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Serentak
SUKABUMI," Beritaekspos.com -
Penjabat Wali Kota Sukabumi, menghadiri Rapat Kerja dan Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI dalam rangka membahas persiapan Pilkada Serentak 2024.
Acara yang berlangsung di gedung DPR RI, Jakarta, tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, serta sejumlah Kepala Daerah dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat Yogyakarta, pada Senin 11 November 2024.
Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Kami berkomitmen memastikan agar Pilkada dilaksanakan dengan netralitas, termasuk meninjau potensi keterlibatan ASN dalam politik secara objektif.
Menurutnya, fungsi pengawasan yang diterapkan oleh Komisi II sangat penting dalam memastikan kualitas demokrasi yang baik, terutama terkait urusan Pemerintahan daerah, sinkronisasi dan Persiapan Teknis Pilkada Serentak.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam sambutannya menyoroti urgensi koordinasi antara Pemerintah pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Dalam program dianggap penting untuk mewujudkan pemilihan umum yang efisien, efektif, dan aman.
"Dengan sinergi antara masyarakat, penyelenggara, dan media, Wartawan kami berharap Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan minim konflik," kata Bima.
Terkait pemutakhiran data pemilih, dalam Pemerintahan telah merekam sebanyak 207.110.776 data potensial pemilih.
Selain itu, Bima Arya menegaskan pentingnya kerja sama antara Satpol PP dan Linmas untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan seperti alokasi Anggaran dan Pengawasan Netralitas ASN.
Raker juga membahas soal alokasi anggaran Pilkada yang sebagian besar dibebankan kepada APBD masing-masing Daerah," ungkap dia.
Menurut Wamendagri, Pemerintah telah memastikan bahwa semua tahapan Pilkada dapat berjalan lancar dengan dukungan anggaran yang memadai. Sehingga berjalan dengan baik.
“Tentu dalam Pilkada penting bagi setiap Daerah untuk memastikan anggaran kegiatan pemilihan tersedia agar pelaksanaan Pilkada tidak mengalami kendala apapun dibantu pihak lainnya,” tegasnya.
Wamendagri menambahkan, bahwa Pemerintah terus mengupayakan sosialisasi terkait pengawasan dan netralitas ASN dalam Pilkada.
Setiap Daerah telah diinstruksikan untuk mengaktifkan Desk Pilkada, yang akan bertugas memantau pelaksanaan pemilihan dan menanggulangi potensi masalah yang muncul pada saat harihanyan.
Desk Pilkada ini diharapkan mampu mengumpulkan data, menganalisis situasi, dan memberikan rekomendasi mitigasi apabila ada indikasi konflik antara lain. Harapan terhadap Kualitas Demokrasi berjalan dengan lancar dan sukses.
Di akhir rapat, Komisi II DPR RI menyampaikan harapan besar bahwa anggaran yang telah dialokasikan untuk membiayai Pilkada Serentak 2024 dapat berdampak positif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
" Dalam penyelenggaraan Pilkada di seluruh Daerah dapat berjalan secara transparan, adil, dan meningkatkan partisipasi insiatif masyarakat.
Rapat kerja ini menjadi langkah konkret dalam memastikan kesiapan Pemerintah, baik di pusat maupun Daerah, untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024, demi tercapainya demokrasi yang berkualitas dan stabilitas politik yang terjaga. Dukungan Pemkot Sukabumi terhadap Pilkada Serentak 2024
Setelah pertemuan tersebut, Pj. Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji mengatakan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi mendukung penuh pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Untuk tanggal 27 November.
PJ menekankan, dalam arahannya netralitas ASN sebagai bagian dari komitmen menjaga demokrasi yang sehat di Kota Sukabumi.
“Kami di Pemkot Sukabumi berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024. ASN adalah pilar penting dalam Pemerintahaan, dan netralitas mereka menjadi fondasi bagi proses demokrasi yang jujur dan adil,” singkat Kusmana Hartadji.
Orang nomor 1 itu menegaskan, bahwa seluruh perangkat Daerah telah diberi arahan untuk menghindari tindakan atau kegiatan yang dapat mengindikasikan keberpihakan, terutama dalam menghadapi dinamika Pilkada 2024.
Kusmana Hartadji juga menyatakan, bahwa Pemkot Sukabumi akan memberikan dukungan teknis dan logistik bagi kelancaran Pilkada. Selain alokasi anggaran Pilkada, Pemkot Sukabumi telah mengaktifkan Desk Pilkada sebagai pusat koordinasi dan pemantauan Pilkada.
Desk Pilkada ini akan membantu memitigasi potensi konflik, serta memantau dinamika di lapangan untuk memastikan Pilkada berjalan tertib dan aman.
“Kami telah melakukan sosialisasi intensif kepada ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas. Selain itu, Desk Pilkada akan berperan aktif dalam memantau dan menangani dinamika yang muncul selama tahapan Pilkada, sehingga apabila ada potensi ketidakstabilan dapat segera diatasi.
Penulis:
Ronald Alesxander
